Fakta Penggunaan Uang Pajak, Kemana yang Paling Besar?

Mikirduit.com – Pajak yang dibayarkan kita dari pajak penghasilan hingga pajak pertambahan nilai itu digunakan untuk apa ya? apakah jangan-jangan digunakan untuk yang tidak-tidak? oke Mikir Duit akan mikirin ini untuk kamu agar tidak salah kaprah ya.

Mau tau sumber pendapatan terbesar pemerintah Indonesia itu dari mana? 70 persen pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak di luar kepabeanan dan cukai. Sampai 2022, pendapatan negara dari pajak itu mencapai Rp1.608 triliun.

Pendapatan kedua terbesar baru dari Kepabeanan dan cukai senilai Rp316 triliun. Kepabeanan itu mencakup lalu lintar barang yang masuk atau keluar dari Indonesia. Seperti, Bea masuk impor. Lalu, untuk cukai itu seperti cukai rokok dan minuman beralkohol.

Jika di rata-rata dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270 juta, berarti jumlah pajak yang dibayarkan masyarakat Indonesia itu sekitar Rp5,9 juta per tahun. Namun, ini angka rata-rata karena ada batas pajak penghasilan kena pajak juga minimal Rp60 juta. Hal itu dilakukan untuk meringankan beban masyarakat dengan penghasilan di bawah acuan Rp60 juta tersebut.

Pertanyaan, dari pendapatan pajak senilai Rp1.600-an triliun itu, digunakan untuk apa saja ya?

Pengeluaran Negara

Jika dilihat dari nota keuangan 2023, tiga pos pengeluaran terbesar pemerintah antara lain, pelayanan umum, ekonomi, dan ketertiban keamanan. Lalu, seperti apa pengeluaran untuk ketiga sektor itu?

Pelayanan Umum

Fungsi pelayanan umum ini mencakup aktvitas pelayanan masyarakat oleh pemerintah, termasuk menggaji PNS. Selain itu, pelayanan umum juga termasuk untuk pembayaran bunga utang, subsidi pajak, belanja hibah, dan lainnya yang terkait dengan aktivitas pemerintahan.

Beberapa upaya pemerintah meningkatkan layanan publik antara lain dengan:

Pertama, penyusunan rancangan portal pelayanan publik  dan integrasi inovasi pelayanan publik di Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Kedua, pembaruan sistem inti administrasi perpajakan.

Ketiga, Pelayanan koneksitas warehouse berbasis nomor induk kependudukan secara nasional.

Keempat, pelaksanaan sensus pertanian.

Kelima, peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.

Fungsi Ketertiban dan Keamanan

Pengeluaran ini digunakan ioleh Kepolisian, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudusial, Kejaksaan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Inteleijen Negara, Badan Narkotika Nasional, KPK, dan Badan Keamanan Laut.

Pengeluaran mereka dengan uang negara digunakan untuk:

Pertama, membeli alat material khusus.

Kedua, penanganan dan penyelesaian tindak pidana umum, khusus, narkoba, dan terorisme.

Ketiga, kerja sama reguonal, bilateral dan multilateral bidang keamanan siber.

Keempat, operasi keamanan dan keselamatan laut dalam negeri.

Kelima, pembangunan sarana dan prasarana e-court termasuk ruang sidang online.

Keenam, pembentukan regulasi, bantuan hukum, penegakan pelayanan hukum, memajukan penegakan hak asasi manusia (HAM).

Fungsi Ekonomi

Anggaran fungsi ekonomi ini diberikan untuk pengeluaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perdagangan.

Beberapa program pengeluaran di pos ini antara lain,

Pertama, program subsidi LPG, BBM Solar, Kredit Usaha Rakyat dan Imbal Jasa Penjaminan UMKM, serta subsidi public service obligation (PSO) kereta dan angkutan laut kelas ekonomi.

Kedua, program operasional SKK Migas.

Lalu, program ini juga untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

Sebelumnya, anggaran untuk ekonomi pada 2018-2021 juga pernah digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan jalur kereta api dan sarana prasarana perkeretaapian, pembangunan bandara, dan pembangunan bendungan dan jaringan irigasi.

Lalu, beberapa target yang dikejar dengan dana dari anggaran untuk fungsi ekonomi lainnya di 2023 antara lain:

Pertama, pembangunan jalan sepanjang 571 kilometer yang terdiri dari 522 kilometer jalan baru, 49 kilometer jalan tol.

Kedua, pembangunan jembatan sepanjang 15.943 meter terdiri dari jembatan baru 13.684 meter, 2.259 meter berupa flyover, underpass, dan terowongan.

Ketiga, panjang jalur keretap api kumulatif menjadi 6.627 kilometer.

Keempat, pembangunan bandara baru di 6 lokasi.

Kelima, pembangunan 7 unit bendungan baru dan penyelesaian yang lagi berjalan.

Keenam, pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi seluas 98.700 hektar.

Kesimpulan

Jika berpikir secara positif, seluruh uang pajak yang dibayarkan pasti masuk ke kas negara. Nantinya, kas negara itu akan disalurkan untuk penggunaan yang dibutuhkan. Misalnya, untuk tiga sektor terbesar, yakni pelayanan umum, ketertiban dan pertahanan, dan ekonomi.

Lalu, apakah pegawai pajak bisa korupsi pajak yang sudah dibayarkan? Jawabannya tentu tidak. Rata-rata pegawai pajak yang kena kasus korupsi itu bukan mengambil uang pajak yang sudah dibayarkan.

Namun, mereka menerima gratifikasi berupa komisi untuk menyelamatkan aksi pencucian uang hingga agar membuat klien mereka bebas bayar pajak.

Jadi, masih khawatir uang pajak kita digunakan untuk korupsi?